www.AlvinAdam.com

Warta 24 Gorontalo


Warta 24 Gorontalo

Daftar Gratis!

Ketikan alamat email anda. Gratis!

Delivered by FeedBurner

Berebut Prestasi Gagal Pelayanan Birokrasi

Posted by On Desember 14, 2017

Berebut Prestasi Gagal Pelayanan Birokrasi

Berebut Prestasi Gagal Pelayanan Birokrasi - image IMG-20171214-WA0022 on https://www.cakrawala.co

Oleh : Ardy Wiranata Arsyad S.H., M.H

Sudah beberapa hari terakhir ini terjadi perdebatan mengenai hasil rilis yang disampaikan oleh Ombudsman perihal rendahnya pelayanan publik yang ada di tubuh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo.

UU No 37 Tahun 2008 mengamanatan kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk berperan sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengawasi secara eksternal pelayanan publik yang dilakuan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD serta badan swasta yang diberi tugas menyelenggerakan pelayanan publik yang dananya berasal dari darI APBN dan APBD.

Berdasarkan hal itulah ORI berkomitmen untuk mendorong secara maksimal pemerintah agar selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta pemenuhan hak pelayanan kepada masyarakat.

Ada beberapa pandangan yang menurut saya sangat menarik untuk di diskusikan serta wajib hukumnya untuk di tulis. Berdasarkan hasil penilaian dan kompetensi kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggarakan pelayanan sesuai UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Hasil tersebut menimbulkan sebuah warning untuk pelayanan masyarakat yang dianggap masuk kategori merah.

Baca Juga Habibie, Melampaui Nama, Meneguhkan Keteladanan

*Pemerintah gagal dalam penataan pelayanan
Penilaian ORI tahun 2017 ini menyampaikan secara sederhana bahwa ada kegagalan yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi, Kabupaten dan kota khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2017.

Penilaian tersebut menggunakan variabel dan indikator berbasis pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hasil penilaian tersebut diklasifikasi dengan menggunaan traffic light system (zona merah predikat rendah, kuning predikat sedang dan hijau predikat tinggi).

Untuk tahun ini Provinsi Gorontalo sudah masuk kategori kuning dengan tingkat pelayanan predikat sedang, artinya provinsi ini sudah mulai menata secara baik system pelayanan publik kepada masyarakat untuk wilayah provinsi.

Hal ini pun harusnya mampu diikuti oleh pemerintah Kabupaten/kota, namun nyatanya tingkat perbaikan pelayanan publik berdasarkan UU 25 tahun 2009 belum terpenuhi dan masih menetap berada di zona merah hampir setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil pengumumna ORI tersebut kabupaten Gorontalo, Boalemo, Bone Bolango dan Kota Gorontalo masih berada di predikat mengecewakan (zona merah). Artinya di wilayah ini masih belum mampu menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan khususnya kepada penyandang disabilita s atau berkebutuhan khusus.

Baca Juga Sigit, Mahasiswa Difabel Pertama Masuk FH Universitas Negeri Gorontalo

Lantas hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah jika sekiranya pelayanan publik tidak bisa terpenuhi selama periode pemerintahan berlangsung hingga saat ini.

Dalam batas nalar tertentu saya meyakini bahwa ada hal yang salah yang perlu diperbaiki di dalam sistem pemerintahan demi pelayanan publik yang berstandar atas undang-undang tersebut.

*Banyak prestasi minim layanan Birokrasi
Melalui tulisan ini saya mencoba sedikit mengjritisi pemerintahan yang hanya beranggapan bahwa kesuksesan pemerintah itu hanya diraih dengan banyaknya jumlah prestasi dan predikat kepuasan lainnya.

Saat ini pemerintah kab/kota hanya fokus berebut prestasi dari adipura hingga kepala daerah inovatif dan sejenis reward lainnya. Namun, gagal paham di persoalan paling mendasar (kerakyatan).

Di beberapa wilayah sibuk dengan persoalan menjemput adipura dengan si mbol dan tradisi seremonial lainnya, tapi Gagal dalam pelayanan apalagi kesejahteraan.

Perlu dipahami bahwa salah jika prestasi adipura, wajar tanpa pengecualian (WTP BPK) dan sejenis sebutan lainnya itu dijadikan sebuah opini prestasi daerah atau personal kepala daerah. Perlu merubah paradigma bahwa prestasi sebenarnya itu ada pada sudah sejaumana program yang pro terhadap rakyat itu terlaksana. Dari persoalan layanan hingga kesejahteraan. Rakyat saat ini hanya perlu untuk dilayani secara baik tidak menuntut untuk dikasihani.

Baca Juga Festival Whale Shark Jadi Daya Tarik Wisata Gorontalo

Dari hasil pengumuman ORI tahun 2017 ini perlu kiranya dijadikan sebuah evaluasi untuk pemerintah kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Gorontalo. Harus ada langkah, tindakan serta kebijakan yang memang bertujuan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Evaluasi kepala daerah bupati dan walikota kepada instansi-instansi yang memang bertugas di persoalan pelayanan publik per lu ditingkatan agar hasil-hasil evaluasi kedepannya bisa beranjak dari posisi merah menuju ke sedang atau bahkan tinggi (hijau).

Tulisan ini perlu diakhiri dengan pernyataan bahwa ini adalah diskusi yang terbuka dengan tidak alergi kritikan apalagi masukan. Karena memang penataan sistem pelayanan publik yang baik bukan hal yang sederhana di lakukan.

Mari mencoba mendiskusikannya secara lebih baik. Bahkan menariknya secara hati-hati agar tak menjadi soal dikemudian hari.

****

Bagaimana menurut Anda ?

komentar

Sumber: Google News | Warta 24 Bone Bolango

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »